2 days ago
1
Presiden Prabowo Subianto(Dok Sekretariat Negara)
PRESIDEN Prabowo Subianto mendorong agar setiap rupiah uang rakyat dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan, kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan, dengan fokus pada efisiensi dan hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat.
"Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, harus kita jaga. Jangan seenaknya, main-main dengan uang rakyat," kata dia saat menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8)
Ia menyatakan, belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara anggaran negara diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
Ia juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dan kolaborasi dengan sektor swasta nasional guna memperkuat aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.
"Ke depan belanja negara, baik pusat maupun transfer ke daerah, akan didesain menjadi satu kesatuan. Transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk pemerataan ekonomi," terang Prabowo.
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah akan mendorong penyaluran subsidi energi dan bantuan sosial berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih tepat sasaran.
Prabowo menegaskan, pengelolaan APBN harus dilakukan secara pruden, menjaga defisit dan rasio utang pada batas aman, sekaligus mendorong pembiayaan kreatif yang melibatkan Danantara dan sektor swasta.
Dengan strategi fiskal yang sehat, transformasi ekonomi efektif, dan fokus pada kesejahteraan rakyat, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 bisa mencapai 5,4% atau lebih, inflasi terkendali di 2,5%, dan nilai tukar rupiah stabil di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Angka pengangguran diharapkan turun ke 4,44%-4,9%, tingkat kemiskinan ke 6,5%-7,5%, serta rasio gini ke 0,377-0,380.
"Kita akan terus mendorong skema pembiayaan kreatif. Tidak semua harus bergantung pada APBN," pungkasnya. (H-2)
