Belum Maksimal Diserap Himbara, Rp 200 T Bisa Hidupkan Ekonomi Daerah Lewat BPD

Penyaluran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun yang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kurang maksimal karena belum terserap 100 persen. Realisasi penyaluran kredit dari Rp 200 triliun yang dikucurkan yakni Bank Mandiri yang mendapat Rp 55 triliun adalah 74 persen, BRI 62 persen dari Rp 55 triliun, BNI 50 persen dari Rp 55 triliun, BTN 19 persen dari Rp 25 triliun dan BSI 55 persen dari Rp 10 triliun.

Sejumlah ekonom menilai, bila dana tersebut dialihkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD), dampaknya bisa lebih nyata bagi perekonomian lokal karena BPD lebih memahami karakter dan kebutuhan ekonomi daerah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, penempatan dana di BPD berpotensi memperkuat rantai pasok daerah karena jalur pembiayaannya lebih dekat dengan pelaku ekonomi lokal seperti UMKM, koperasi, pengelola sampah, hingga pemasok bahan baku daur ulang.

“Efek ke ekonomi daerah akan lebih terasa karena kreditnya menempel pada ekosistem lokal. Namun, agar tidak sekadar memindahkan tumpukan likuiditas, kebijakan ini harus punya pagar yang jelas yaitu target sektor, skema berbagi risiko, tenggat penyaluran, dan indikator kinerja,” kata Josua kepada kumparan, Minggu (10/12).

Menurut Josua, BPD memiliki keunggulan berupa kedekatan data, jaringan, dan sistem pembayaran pemerintah daerah, sehingga lebih siap menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas. Namun, ia menekankan perlunya dukungan tambahan berupa kemudahan program, pipeline kredit yang sudah siap, serta skema co-lending dengan bank besar agar penyalurannya lebih efektif.

“Pemerintah saat ini juga sedang membuka ruang likuiditas dan menurunkan beban instrumen moneter seperti penurunan posisi SRBI dan pembelian SBN di pasar sekunder agar transmisi kredit lebih lancar. Penempatan ke BPD bisa menangkap momentum turunnya suku bunga dan memperluas inklusi pembiayaan hijau,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dua BPD yang berpotensi menampung sisa dana tak terserap di Himbara, yakni Bank DKI dan Bank Jatim. Josua menilai, kedua daerah tersebut memiliki basis ekonomi kuat dan permintaan kredit yang tinggi, terutama di sektor manufaktur, perdagangan, logistik, dan jasa.

“‘Kolam’ permintaan kredit di DKI dan Jawa Timur relatif lebih dalam dibanding banyak provinsi lain. Data KUR juga menunjukkan konsentrasi debitur terbesar ada di Jawa, menandakan jaringan dan kebutuhan pembiayaan usaha mikro-kecil di wilayah ini paling padat,” ujar Josua.

Meski begitu, para ekonom mengingatkan bahwa pemindahan dana ke BPD bukan solusi jangka panjang. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai langkah itu hanya bersifat taktis untuk menjaga likuiditas dan mendorong penyaluran kredit jangka pendek.

“Untuk jangka panjang, yang lebih efektif adalah memperbaiki desain penyaluran anggaran, terutama di tahap perencanaan dan eksekusi proyek agar serapan meningkat secara organik, bukan hanya lewat penempatan dana pasif di lembaga keuangan,” kata Yusuf.

Yusuf juga menilai BPD memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik ekonomi daerah, sektor unggulan, dan profil risiko debitur lokal. Jika dana benar-benar disalurkan ke sektor produktif, bukan sekadar disimpan dalam deposito atau pembiayaan konsumtif, potensi peningkatan serapan dana publik akan lebih besar.

“Di Jakarta, Bank DKI punya potensi menyalurkan kredit ke sektor jasa, transportasi, dan UMKM digital. Di Jawa Timur, Bank Jatim memiliki basis kuat di manufaktur, agribisnis, dan perdagangan antarwilayah,” jelasnya.