Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (19/8/2025). Rapat itu digelar secara tertutup selam 4 jam.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan digelar secara mendadak. Pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
"Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," ungkap Teddy, mengutip Instagram Sekretariat Presiden, Rabu (20/8/2025).
Pemerintah saat ini tengah melakukan penertiban kawasan hutan. Dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia telah menguasai jutaan hektare lahan sawit yang melanggar hukum.
Menurut Prabowo, hal itu bisa terjadi setelah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
"Beberapa tahun lalu kita dapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung, ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka, ada yang dipanggil BKPP tidak mau datang," ucap Prabowo.
"Pada hari ini saya melaporkan di majelis ini, bahwa pemerintah RI sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare (ha) dari potensi 5 juta ha lahan sawit yang melanggar aturan tapi belum verifikasi. Yang sudah kita verifikasi adalah 3,7 juta ha itu 3,1 juta sudah dikuasai kembali," tambahnya.
Pemerintah, kata dia, akan bertindak tegas demi melindungi kekayaan alam Indonesia demi hajat hidup orang banyak. Sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga dengan tegas mewanti-wanti orang-orang "besar" dan "kuat", khususnya para Jenderal dari TNI, Polri, maupun partai politik untuk tidak membekingi atau mendukung kegiatan pertambangan ilegal.
Dalam laporan yang diberikan kepada Prabowo, terdapat setidaknya 1.063 tambang ilegal di Tanah Air. Akibat tambang ilegal ini, negara berpotensi merugi minimal sebesar Rp 300 triliun.
"Kita akan tertibkan juga tambang-tambang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun. Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh parpol, untuk mendukung ini demi rakyat kita," ungkapnya.
"Dan saya beri peringatan apakah ada orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI dan dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.
Tak cuma untuk para Jenderal di TNI dan Kepolisian, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan kepada pemimpin dan anggota-anggota Partai.
"Anda jadi justice kolaborator, Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi, Saudara-Saudara, kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri kalau Anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buah mu di kebun-kebun itu," bebernya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Pemerintah Jamin Tangani Serius Penambangan Ilegal Raja Ampat