Wamensos Pimpin Rakor Sekolah Rakyat, Perkuat Sinergi Digital

INFO NASIONAL — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pengendalian Program Sekolah Rakyat di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025. Rakor ini dihadiri Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, serta jajaran pejabat Kementerian Sosial.

Rakor digelar untuk memperkuat sinergi dan efektivitas pengawasan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, khususnya dalam mengantisipasi berbagai kendala di lapangan. Agenda juga mencakup evaluasi laporan perkembangan dari masing-masing gugus tugas, termasuk kemajuan sistem digitalisasi data sekolah.

Dalam arahannya, Wamensos Agus Jabo menegaskan pentingnya peran strategis tim pengendalian dalam memastikan program berjalan tepat sasaran dan transparan.

“Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mengendalikan potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program, terutama terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, serta aspek keuangan. Dengan pengawasan yang terstruktur, pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diharapkan berjalan lebih efektif tanpa kendala,” ujarnya.

Selain memperkuat pengawasan lapangan, Wamensos juga menyoroti pentingnya dukungan teknologi digital dalam tata kelola program. Ia meminta laporan terkini mengenai digitalisasi dan sistem informasi Sekolah Rakyat yang kini telah mulai digunakan di berbagai wilayah.

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, memaparkan bahwa aplikasi pendukung Sekolah Rakyat telah dikembangkan untuk menghimpun dan mengelola berbagai informasi, mulai dari kegiatan belajar, data peserta didik, hingga kebutuhan pembelajaran di lapangan. “Saat ini kami sedang melakukan pendalaman terhadap data yang telah terkumpul. Dari hasil awal, ditemukan sejumlah temuan penting, seperti adanya peserta didik penyandang disabilitas dan siswa yang memerlukan pengaturan khusus dalam proses pembelajaran,” jelasnya.

Berdasarkan data sebaran siswa Sekolah Rakyat, tercatat sebanyak 14.473 siswa, terdiri dari 14.238 siswa non-disabilitas, 194 siswa dengan disabilitas ringan, 17 siswa dengan disabilitas sedang, dan 24 siswa dengan disabilitas berat. Selain itu, terdapat 510 siswa yang berasal dari keluarga dengan anggota penyandang disabilitas.

Mohammad Nuh memberikan apresiasi terhadap langkah digitalisasi dan sistem monitoring yang dikembangkan. Menurutnya, inovasi ini penting untuk menjamin transparansi dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. “Saya kagum dengan adanya aplikasi monitoring pengendalian ini. Kepada para pengelola, manfaatkan dengan baik. Bagi para Satgas, penting untuk mengenali karakteristik Sekolah Rakyat dan masyarakatnya agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nuh menekankan pentingnya pemahaman tata kelola oleh setiap Satuan Tugas (Satgas). Ia menegaskan bahwa anggota Satgas harus memahami kondisi sekolah di wilayahnya, termasuk latar belakang sosial siswa dan orang tua. “Satgas harus memahami tata kelola dan situasi di lingkungan sekolahnya masing-masing. Dengan begitu, ketika ada siswa atau orang tua yang mengalami kesulitan, mereka dapat memberikan solusi yang bijak dan sesuai konteks,” katanya.

Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas tim serta menegaskan komitmen Kementerian Sosial dalam menjalankan Program Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan berbasis empati, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Hingga saat ini, Sekolah Rakyat telah berdiri di 165 titik di seluruh Indonesia. Sesuai target Presiden Prabowo Subianto, setiap kota/kabupaten akan memiliki Sekolah Rakyat yang mampu menampung hingga 1.000 siswa sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan nasional.(*)