INFO NASIONAL — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta pemerintah daerah untuk lebih pro aktif bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Agus Jabo dalam audiensi bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Oktober 2025. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya dan jajaran Staf Khusus Menteri.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Agus Jabo menekankan pentingnya percepatan proses administrasi dan koordinasi agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai target pemerintah. “Pemerintah daerah harus aktif bersinergi dengan pemerintah pusat agar programnya dapat, enggak ketinggalan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko melaporkan bahwa dua Sekolah Rakyat Rintisan di wilayahnya, yaitu SRMP 4 dan SRMP 5, akan segera dimigrasikan menjadi Sekolah Rakyat Permanen.
Namun, prosesnya masih terkendala administrasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sementara itu, Bupati Dharmasraya menyampaikan kesiapan daerahnya dalam penyediaan lahan untuk dua sekolah, menggantikan Kota Padang yang mengalami keterbatasan lahan.
Menanggapi hal ini, Agus Jabo meminta agar segera dibuat surat pengajuan resmi pengalihan lahan yang akan disampaikan langsung Kemensos ke Kementerian PU. “Silakan langsung dibuat suratnya, nanti kami langsung tindak lanjuti,” ujarnya.
Dari Pemalang, Bupati Anom Widiyantoro mengungkapkan kesiapan daerahnya yang memiliki lahan seluas 9 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, meski belum masuk dalam daftar 165 sekolah rintisan tahap awal. Agus Jabo menegaskan bahwa peluang tetap terbuka bagi daerah baru. “Ini sudah di luar batas 165 yang telah beroperasi, tapi kita tetap membuka peluang, karena Presiden juga menargetkan 500 Sekolah Rakyat,” katanya.
Agus Jabo juga menekankan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi lintas sektor. “Sekolah Rakyat ini Satgas, kita tidak sendiri. Lahannya PU, kurikulumnya Dikdasmen, kita melibatkan semua pihak,” jelasnya.
Selain membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, Wamensos juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat gerakan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti yang berhasil dilakukan Kabupaten Brebes dengan meluluskan 2.000 KPM dari status penerima bantuan sosial. “Kita bareng-bareng dalam mengentaskan kemiskinan, ya,” tutup Agus Jabo.(*)