DINAS Kesehatan Jakarta berusaha mempecepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada semua satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) yang beroperasi di Jakarta. Sebab, seluruh dapur MBG di Jakarta yang berjumlah 180 unit belum memiliki SLHS hingga saat ini.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Jakarta Verry Adrian mengatakan ratusan dapur MBG itu masih dalam proses pemenuhan syarat untuk mendapatkan SLHS. Dari angka itu, kata Verry, Dinas Kesehatan sudah melakukan proses proses inspeksi kesehatan kepada 149 dapur MBG. Sisanya, sebanyak 25 dapur MBG masih proses pemeriksaan laboratorium pangan.
"Artinya, sebagian besar dapur sudah memenuhi tahapan penting menuju penerbitan SLHS, sementara sisanya masih dalam proses," kata Verry melalui pesan tertulis, pada Senin, 6 Oktober 2025
Ia melanjutkan, Dinas Kesehatan berusaha mempercepat penerbitan SLHS dengan cara menggelar inspeksi kesehatan lingkungan secara serentak, sejak 29 September 2025. Inspeksi kesehatan lingkungan itu melibatkan Suku Dinas Kesehatan dan puskesmas.
Dinas Kesehatan, kata Very, menargetkan semua dapur MBG segera memenuhi syarat sehingga mereka bisa mendapatkan SLHS paling lambat, pada akhir Oktober 2025. "Sesuai target pemerintah pusat," kata dia.
Di samping itu, Dinas Kesehatan juga menggelar pelatihan secara masif untuk penjamah makanan di semua SPPG. Materi pelatihan mengenai keamanan pangan siap saji. Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 3.142 petugas dapur sudah mengikuti pelatihan penjamah pangan dari target 8.000 orang tenaga kerja SPPG di Jakarta.
SLHS merupakan pengakuan tertulis dari Dinas Kesehatan bahwa suatu usaha memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan higienis serta sanitasi. Semua usaha jasa tata boga yang memasak lebih dari 750 porsi per hari wajib memiliki SLHS sebagai bagian dari jaminan keamanan pangan.
Dalam pelaksanaan program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) awalnya mulanya tidak mewajibkan SPPG untuk memiliki SLHS. Belakangan pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memperoleh SLHS setelah korban keracunan MBG mencapai 6.000 orang.
JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat korban keracunan MBG per 4 Oktober mencapai 10.482 anak. Lembaga itu menemukan terjadi kenaikan korban MBG cukup signifikan dalam periopde 29 September hingga 4 Oktober 2025. Di periode itu, korban keracunan MBG sebanyak 1.833 orang. Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan kenaikan jumlah korban keracunan itu lebih tinggi dibanding rata-rata korban mingguan selama September 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kasus keracunan MBG akan terus terjadi jika dapur MBG tidak bersertifikat laik higiene. Wajib hukumnya setiap SPPG punya SLHS,” kata Sulkifli dalam konferensi pers penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) pada program prioritas MBG di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Ahad, 28 September 2025.
Di acara yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan sudah meminta seluruh dinas kesehatan mempercepat proses penerbitan SLHS bagi dapur MBG. Ia menargetkan seluruh SPPG yang sudah beroperasi, yaitu sebanyak 8.583, sudah mendapatkan SLHS dalam satu bulan ini.