Mendagri Tito Karnavian mengimbau para pejabat dan keluarganya tidak flexing atau memamerkan kemewahan dan menggelar seremonial. Seperti pesta yang terkesan sebagai pemborosan anggaran.
Menurut dia, kegiatan-kegiatan seperti itu bisa digoreng oleh oknum tertentu dan diunggah di media sosial. Akhirnya membuat masyarakat terprovokasi.
“Jangan sampai nanti dipotong, diviralkan, ini masyarakat lagi prihatin, terus ada yang berpesta, kegiatan dinas. Kemudian juga flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga,” jelas Tito saat Rakor Inflasi di Kantor Kemendagri, Selasa (2/9).
"Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi, di momentum saat ini dan ke depan. Laksanakan secara sederhana," sambung dia.
Selain itu, Tito juga melarang Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan perjalanan dinas (perdinas) ke luar negeri.
Tito mengatakan, pelarangan dilakukan sebab Kemendagri melihat situasi dalam negeri saat ini, setelah aksi demonstrasi digelar di berbagai daerah mulai 25 Agustus 2025 lalu.
“Saya meminta untuk menunda semua keberangkatan, kepala daerah, DPRD, ke luar negeri,” tutur Tito.
Dia menyebutkan, pejabat daerah yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri memang harus mendapatkan surat izin dari Kemendagri.
Namun di situasi saat ini, menurut Tito, dia memutuskan untuk tidak memberikan pemberian izin tersebut.