PEMERINTAH mengambil sejumlah langkah untuk menindaklanjuti keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sampai dengan akhir September 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat telah ada sekitar 6.452 kasus keracunan menu MBG. Sementara itu, data versi pemerintah yang dihimpun Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, serta BPOM mencatat jumlah total korban berada di kisaran 5 ribu orang.
Langkah-langkah untuk menindaklanjuti keracunan akibat MBG diputuskan dalam rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Ahad, 28 September 2025. Rapat itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Lantas, apa saja yang dilakukan pemreintah untuk mencegah keracunan MBG agar tidak terulang?
Menutup SPPG Bermasalah
Pemerintah akan menutup sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menyebabkan keracunan pada program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keputusan ini disepakati dalam rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
Zulhas tidak memberikan tenggat waktu penutupan dapur. Yang jelas, kata dia, SPPG akan ditutup selama masa evaluasi dan investigasi berlangsung. “SPPG yang bermasalah akan kami tutup sementara,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025.
SPPG Wajib Perbaiki Proses Sanitasi
Setiap SPPB diwajibkan untuk memperbaiki proses sanitasi, termasuk melakukan sterilisasi terhadap seluruh alat makan. SPPG sudah diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas dan alur limbah," kata Zulhas seusai rapat koordinasi pada Ahad, 28 September 2025.
SPPG Wajib Memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS)
Pemerintah menargetkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dalam waktu satu bulan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah belum mengetahui berapa jumlah pasti SPPG yang belum memiliki sertifikat kelayakan.
Adapun sebelumnya data Kantor Staf Kepresidenan mengungkapkan dapur yang bersertifikat hanya 34 saja dari total 8.583 SPPG yang sudah beroperasi pada 22 September 2025. "Sertifikat kebersihan dan layak sanitasi ini kita akan percepat supaya semua SPPG yang ada, memenuhi standar dari kebersihan dan standar dari orang-orangnya juga," kata Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025.
Puskesmas Ikut Memantau MBG
Kementerian Kesehatan sudah bersepakat dengan Badan Gizi Nasional untuk bersama-sama mengontrol proses makanan, dari mulai memilih bahan, mengolah, hingga menyajikannya. "Itu sudah kami sepakati bahwa nanti akan kami bantu bersama sama agar tidak terjadi lagi," ujar dia dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025. Selain itu, pemerintah juga akan memberdayakan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan unit Kesehatan sekolah (UKS) untuk ikut memantau SPPG secara rutin.
BGN Buka Peluang Mempekerjakan Chef Bersertifikat
Pemerintah bakal mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Badan Gizi Nasional (BGN) pun membuka peluang untuk mempekerjakan chef bersertifikat. Menurut Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, kebijakan ini diambil untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi murid.
Menurut Nanik, tenaga chef tidak harus berasal dari wilayah setempat. Meski demikian, mayoritas karyawan dapur MBG tetap akan direkrut dari masyarakat lokal. “Setiap dapur membutuhkan dua chef. Kalau ada 30 ribu dapur, berarti total ada 60 ribu chef yang dibutuhkan. Ini peluang kerja besar,” ujar Nanik dalam sesi tanya jawab dengan wartawan dikutip dari Youtube resmi BGN, Jumat, 26 September 2025.