Pramono Anung: Atlet Israel Bertanding di Jakarta akan Menyulut Kemarahan Publik

GUBERNUR Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan kontingen senam Israel sebaiknya tidak datang ke Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta. Menurut Pramono, kehadiran mereka berpotensi menyulut amarah publik.

Pramono mengatakan kebanyakan masyarakat Indonesia tidak senang dengan Israel. Khususnya dengan kondisi di mana negara Zionis tersebut terus melancarkan agresi terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Di tengah situasi tersebut, kata Pramono, perwakilan Israel sebaiknya tak berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang akan berlangsung pada 19-25 Oktober 2025 mendatang di kawasan Gelora Bung Karno. "Dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik," kata Pramono di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 8 Oktober 2025 seperti dikonfirmasi oleh juru bicara Pramono, Cyril Raoul Hakim.

Pramono menyebut dirinya sebagai gubernur tidak bersedia memberi restu kepada atlet Israel untuk datang ke Jakarta. Dia menyebut kedatangan mereka tidak bermanfaat dan sebaiknya pemerintah pusat tidak mengeluarkan visa bagi para atlet.

Peristiwa ini bukan pertama kalinya politikus PDIP menolak kehadiran atlet Israel. Pada 2023, dua politikus PDIP, yaitu Ganjar Pranowo dan Wayan Koster, menolak tim sepakbola Israel ikut hadir di gelaran Piala Dunia U-20. Saat itu, Ganjar menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah sementara Koster merupakan gubernur Bali. Akibat penolakan tersebut, Piala Dunia U-20 dipindahkan lokasi ke Argentina.

Penolakan terhadap atlet senam Israel tidak hanya datang dari Pramono. Beberapa organisasi, seperti Muhammadiyah hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI), turut menentang kedatangan mereka di Jakarta.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono buka suara soal penolakan ormas keagamaan terhadap rencana atlet Israel untuk mengikuti kejuaraan dunia gimnastik di Jakarta. Sugiono mengatakan kejuaraan dunia itu diselenggarakan oleh Persatuan Senam Indonesia atau Persani sehingga tidak ada permintaan izin kepada Kemlu RI.

“Kalau misalnya menerima atau tidak itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri,” kata Sugiono di Istana Negara, Jakarta, 8 Oktober 2025.

Sugiono mengalihkan isu tersebut ke Persani atau Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Kan ini mengeluarkan visa itu kan dari imigrasi,” ujarnya. 

Tempo telah mengirim pesan konfirmasi kepada Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto. Namun hingga berita ini ditulis Agus belum merespons.