KOALISI Serikat Pekerja dan Partai Buruh atau KSP-PB dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa siang, 30 September 2025. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pertemuan itu dalam rangka menyerahkan draf rancangan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang disusun oleh kelompok buruh Indonesia.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Delegasi 50 orang perwakilan KSP-PB pada 30 September jam 12.00 akan diterima oleh pimpinan DPR dalam rangka menyerahkan draf sandingan RUU Ketenagakerjaan versi kami," kata Said Iqbal dalam keterangannya pada Selasa, 30 September 2025.
Dia menjelaskan draf tandingan RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh kelompoknya terdiri dari tiga bagian. Pertama, memuat prinsip-prinsip yang wajib dirumuskan dalam proses pembuatan RUU Ketenagakerjaan. Baik itu prinsip secara formil maupun materiel.
Bagian kedua, kata Said, berisi pokok-pokok pikiran RUU Ketenagakerjaan versi para buruh Indonesia. Isinya memuat perihal pemberian pelindungan kepada semua kalangan buruh di berbagai sektor lapangan kerja.
"Bagian ketiga berisi draf sandingan norma hukum atau pasal-pasal RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia," ucapnya.
Dia juga mengatakan aksi demo buruh yang semula direncanakan pada 30 September 2025 batal digelar. Said Iqbal berujar pembatalan aksi demonstrasi itu lantaran pimpinan DPR bersedia menerima audiensi kelompok buruh dan serikat pekerja Indonesia.
"Rencana aksi buruh hari ini di depan gedung DPR ditunda," ujarnya.
Adapun dalam surat yang diterima Tempo, pimpinan DPR dijadwalkan bertemu dengan delegasi Partai Buruh di ruang rapat Komisi V DPR. Agendanya membahas perihal mendengarkan masukan dan penyampaian draf RUU Ketenagakerjaan.