INFO NASIONAL – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bertemu kepada kepala desa se-Banyuwangi pada Kamis malam, 2 Oktober 2025. Ia menjelaskan sistem digitalisasi yang tengah dikembangkan pemerintah pusat untuk agar bantuan sosial atau bansos lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.
Melalui sistem digital yang tengah dikembangkan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), digitalisasi bansos lewat Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dirancang meminimalkan interaksi tatap muka untuk mengurangi potensi penyimpangan, meningkatkan transparansi, serta partisipasi masyarakat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Inilah yang sekarang sedang diperbaiki, diperkuat, dibuat konsep oleh DEN menggunakan sistem dan membangun satu platform digital. Intinya mengurangi orang ketemu orang, menghindari penyimpangan,” kata Gus Ipul dalam acara Dialog Pilar Sosial, Camat, Lurah/ Kepala Desa Bersama Menteri Sosial di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi.
Platform digital ini menghubungkan berbagai basis data pemerintah, mulai dari Dukcapil, BKN, BPJS Kesehatan, BPN hingga SAMSAT. Dengan sistem ini, data masyarakat yang sudah mendaftar diverifikasi otomatis sehingga bansos lebih tepat sasaran.
“Jadi ketika kepala desa menginput nama-nama yang layak dapat bansos, nanti yang menyeleksi sistem. Sistem ini terhubung dengan seluruh data yang dimiliki oleh pemerintah,” tutur Gus Ipul.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba pertama karena dinilai paling representatif: ada daerah yang sudah siap infrastruktur digitalnya, ada juga yang masih terkendala jaringan internet. Kondisi ini sekaligus menguji keandalan Perlinsos.
Hingga kini tercatat ratusan ribu warga Banyuwangi sudah mendaftar uji coba digitalisasi bansos melalui portal ini. “Uji coba sekarang sudah 250 ribu lebih yang daftar, karena semua diminta daftar. Cukup dengan menggunakan smartphone untuk pakai biometrik,” kata Gus Ipul.
Meski begitu, sekitar 70 persen pendaftar masih dibantu pendamping atau agen. Gus Ipul menekankan pentingnya dukungan pemerintah desa dan Pilar Sosial untuk mengedukasi masyarakat agar ke depan dapat mendaftar secara mandiri.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial karena terpilih sebagai lokasi percontohan (pilot project). “Walaupun masih banyak tantangan tapi alhamdulillah secara keseluruhan transformasi digital bansos atau Perlinsos bisa berjalan baik,” kata Ipuk.
Bagus, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang hadir dalam acara tersebut, mengaku telah merasakan langsung manfaat Perlinsos. Menurutnya, pendataan ini juga lebih mudah dijangkau masyarakat karena cukup berbekal KTP dan smartphone saat mendaftar.
“Sistem ini memudahkan kami mengetahui kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk rumah tangga desil 1 dan 2 DTSEN, kepemilikan tanah atau bangunan, bahkan perilaku berisiko seperti judi online,” ujar pria berusia 31 tahun itu.
Turut hadir Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Amania, Bupati Banyuwangi periode 2010–2021 Abdullah Azwar Anas, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian Sosial dan Pemda Banyuwangi. (*)