KETUA Umum terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono tak menampik adanya percepatan proses pemilihan pimpinan partai dalam Muktamar X PPP yang digelar pada Sabtu, 27 September 2025. Ia menyampaikan ini ketika mengumumkan dirinya kembali terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum periode 2025-2030.
Padahal, pelaksanaan muktamar masih bakal berlangsung hingga Senin, 29 September 2025. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan partai periode sebelumnya pun belum dibacakan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Mardiono, percepatan ini sudah dilakukan sesuai dengan aturan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). “Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kami anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ucap Mardiono di lokasi muktamar, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu malam.
Kondisi darurat yang dimaksud itu merujuk pada keributan yang sempat terjadi pada pembukaan muktamar. Mardiono menjelaskan pihaknya sudah mencurigai pelaksanaan muktamar akan diwarnai kericuhan. “Kami sudah membaca memang akan terjadinya sebuah keriuhan, ya, sejak muktamar ini dibuka atau dimulai,” ujar Mardiono.
Muktamar ke-10 PPP mulai memanas saat Mardiono, yang saat itu masih menjabat pelaksana tugas ketua umum, menyampaikan pidato sambutan. Saat berpidato, Mardiono sempat disoraki oleh peserta muktamar. Teriakan yang dilontarkan kepadanya itu bahkan masih berlangsung setelah acara pembukaan selesai, ketika Mardiono mengadakan sesi wawancara dengan awak media.
Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja membuat kegaduhan pada muktamar. Maka dari itu, panitia memutuskan mengambil langkah cepat yang diklaim sesuai dengan aturan dasar partai.
Mardiono menyebut 80 persen pemilik suara dalam Muktamar X PPP telah menyetujui pelaksanaannya dipercepat. "Semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan," kata dia.
Adapun Muhamad Mardiono merupakan petahana. Dia ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua umum dalam Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas pada September 2022. Mardiono menggantikan Suharso Monoarfa yang dicopot terkait dengan kontroversi pidato soal amplop kiai.
PPP dijadwalkan rangkaian muktamar pada Sabtu, 27 September 2025, hingga Senin, 29 September 2025. Agenda utama forum ini menentukan ketua umum definitif dan kepengurusan partai periode 2025-2030. Selain itu, muktamar juga menentukan arah partai selama lima tahun ke depan.