Koalisi Sipil Nilai Distribusi Vitamin Buatan Kemhan Bisa Jadi Petaka MBG

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik langkah Kementerian Pertahanan yang akan mendistribusikan jutaan butir vitamin ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Jakarta. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai keputusan itu bisa menciptakan isu keamanan pangan lanjutan setelah ribuan kasus keracunan akibat sajian makan bergizi gratis (MBG).

“Ini bisa atau berpotensi menjadi malapetaka kedua setelah MBG yang (mengakibatkan) banyak kasus keracunan,” kata dia dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 4 Oktober 2025.

Ardi menjelaskan, masalah utama dalam keterlibatan TNI ini adalah absennya Kementerian Kesehatan dalam pengawasan produksi obat-obatan. Menurut dia, kerja sama TNI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak cukup untuk menjamin keamanan vitamin yang diperuntukkan bagi penerima manfaat MBG.

Ardi mendesak agar aparat militer itu fokus pada tugas-tugas pertahanan negara dan menyerahkan urusan obat-obatan kepada Kementerian Kesehatan. “Jangan sampai alasannya dengan niat baik, untuk mencerdaskan, menyehatkan anak bangsa tapi kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Ardi.

Ia melanjutkan, keterlibatan TNI dalam memproduksi obat juga tidak mencerminkan tugas-tugas aparat militer. “Ini tentunya juga akan mengganggu atau merusak profesionalisme militer itu sendiri,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah menyerahkan 4,8 juta butir vitamin untuk dapur makan bergizi gratis di Jakarta. Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI Purnawirawan Donny Ermawan menyatakan ada sekitar 100 SPPG yang akan menerima vitamin ini.

“Nanti akan ke luar (daerah) juga ya, tapi sementara baru di 100 itu,” kata Donny usai serah terima obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Kemenhan juga menyerahkan 17,4 juta obat kepada Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Nantinya obat-obatan ini akan didistribusikan kepada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh pelosok tanah air.

Penyerahan obat-obatan ini merupakan tindak lanjut produksi obat-obatan oleh TNI yang sudah mulai berjalan. Program pemerintah itu dirilis pada Juli 2025. Donny mengatakan sudah menyerahkan sekitar 15 ribu obat di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, pada Juli.

Saat ini Lembaga Farmasi (Lafi) dari ketiga matra TNI (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) memproduksi tiga macam jenis obat. TNI AD memproduksi Fimol, obat parasetamol. Dari Angkatan Laut memproduksi ponstal, obat untuk pereda rasa nyeri. Kemudian dari TNI AU adalah Cefalaf, obat antibiotik.

“Nanti kami akan memfokuskan untuk memproduksi obat-obat yang penyakitnya banyak diderita oleh masyarakat Indonesia seperti diabetes, jantung, dan tekanan darah tinggi. Jadi kami juga akan melaksanakan riset juga untuk memproduksi obat-obat tersebut,” katanya.

Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam tulisan ini