Klaim Prabowo Tak Dendam dengan Anies hingga Dualisme PPP Jadi Berita Terpopuler

DERETAN peristiwa politik mencuat di panggung nasional memasuki awal pekan ini. Salah satu berita yang banyak dibaca mengenai dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Lalu, berita populer selanjutnya soal klaim Presiden Prabowo Subianto bahwa dirinya tidak dendam dengan Anies Baswedan.

Agus Suparmanto ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 lewat Muktamar X pada Ahad malam, 28 September 2025. Sehari sebelumnya, Muhamad Mardiono juga diklaim terpilih secara aklamasi. Klaim ganda ini akhirnya mempertegas adanya dualisme kepemimpinan di tubuh PPP.

Sekretaris Steering Committee Muktamar X PPP Rusman Yakub menjelaskan jalannya forum muktamar sempat mengalami tarik-menarik kepemimpinan sejak sidang paripurna pertama. “Banyak pemberitaan yang menyebut terpilihnya Agus tidak konstitusional. Karena itu, perlu kami jelaskan kronologi yang sesungguhnya,” kata Rusman dalam paparannya di acara Tasyakuran Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta.

Sidang paripurna mulanya dipimpin Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara sebagai salah satu panitia SC sekaligus ketua tim pemenangan inkumben Muhamad Mardiono. Peserta sidang kemudian mengusulkan pimpinan sidang diusulkan oleh peserta. Namun, suasana forum mendidih ketika Amir tidak menggubris. “Ada interupsi agar pimpinan sidang ditentukan peserta, hal itu dihiraukan tanpa memberi kesempatan. Terjadi keberatan karena statusnya sebagai ketua tim pemenangan salah satu calon,” kata dia.

Dengan kursi pimpinan kosong, muktamirin mendesak Steering Committee bersama pengurus mengambil alih jalannya forum.

"Aku terus terang aja enggak dendam sama Anies. Enggak kalau dikasih 11 juga tidak apa kok," kata Prabowo saat menyampaikan pidato di Penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ke-VI di Jakarta, Senin, 29 September 2025.

Menurut Prabowo, ucapan Anies itu justru membantunya meraih kemenangan. Ucapan Anies membuat para ibu kasihan kepada Prabowo. "Karena sebetulnya Anies yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan ada enam poin yang disepakati dalam rapat koordinasi perihal kelanjutan MBG ini. Dia berujar, pemerintah bersepakat menutup satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang bermasalah. Asesmen penutupan itu dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi berlangsung.

Hal lain yang disepakati ialah perihal juru masak di SPPG atau dapur MBG. Pemerintah, ujar dia, bakal mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, hingga kemampuan seluruh juru masak yang bekerja untuk SPPG.

"Ketiga, SPPG sudah diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas dan alur limbah," kata Zulhas seusai rapat koordinasi pada Ahad, 28 September 2025.

Poin kesepakatan keempat, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar terlibat aktif dalam mengawasi program prioritas pemerintah ini. Rapat koordinasi juga menyepakati untuk mewajibkan seluruh dapur MBG memiliki sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS. Sementara poin terakhir adalah mengenai pemerintah bakal memanfaatkan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan unit kesehatan sekolah (UKS) untuk ikut memantau SPPG secara rutin.