JPPI Desak Investigasi Kematian Siswa SMKN 1 Cihampelas di Tengah Kasus Keracunan MBG

JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia mendesak Badan Gizi Nasional membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kematian seorang siswa SMK Negeri 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, yang terjadi di tengah gelombang kasus keracunan massal program makan berrgizi gratis (MBG).

Siswa tersebut meninggal pada 30 September 2025, beberapa hari setelah sekolahnya mengalami kasus keracunan MBG pada 24 September. Meski Dinas Kesehatan setempat buru-buru menyatakan kematian itu “bukan akibat MBG”, JPPI menilai investigasi menyeluruh, transparan, dan melibatkan publik tetap harus dilakukan.

“Kasus ini tidak boleh diremehkan, apalagi ditutup-tutupi. Investigasi independen sangat penting agar publik tidak terjebak pada narasi pengaburan fakta,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis pada Rabu, 1 Oktober 2025.

JPPI menyampaikan tiga alasan kuat mengapa kematian siswa tersebut patut diduga terkait dengan MBG:

1. Korelasi waktu. Siswa merupakan bagian dari sekolah yang sebelumnya mengalami keracunan MBG pada 24 September.

2. Gejala klinis serupa. Korban mengalami muntah, kejang, hingga mulut berbusa, gejala yang juga dialami ratusan siswa lainnya.

3. Kasus kambuh. Puluhan siswa di sekolah yang sama dilaporkan kembali mengalami gejala serupa pada 27–29 September, memperkuat dugaan sumber racun belum ditangani tuntas.

“Jika tidak ada tim independen, dikhawatirkan akan muncul spekulasi liar dan melemahkan kepercayaan publik terhadap program MBG,” ujar Ubaid.

JPPI menuntut BGN membentuk tim investigasi independen yang melibatkan ahli forensik, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil, serta mempublikasikan hasilnya secara terbuka.

Selain itu, JPPI meminta Presiden Prabowo Subianto berhenti meremehkan kasus MBG sebagai “persentase kecil” karena kini telah muncul dugaan korban jiwa. “Jika terbukti ada kaitan MBG dengan kematian maupun keracunan massal, Presiden dan BGN wajib bertanggung jawab dan menutup seluruh SPPG tanpa terkecuali,” ujarnya.

Ubaid menyebut kematian seorang siswa di tengah tragedi keracunan MBG adalah alarm keras bagi pemerintah. “Jangan buru-buru menyatakan ‘bukan karena MBG’ sebelum ada bukti ilmiah yang transparan. Publik berhak tahu kebenarannya,” katanya.