IDAI Minta Pemerintah Siapkan Prosedur Mitigasi Kasus Keracunan MBG

IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyatakan prihatin atas maraknya kasus keracunan makanan pada anak sekolah akibat sajian program makan bergizi gratis (MBG). IDAI mendesak pemerintah segera menyiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan jika ingin meneruskan program ini.

"Perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan yang melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat," kata IDAI dalam keterangan resmi pada Sabtu, 27 September 2025.

Dalam keterangan yang sama, IDAI juga menyayangkan program yang bertujuan meningkatkan status gizi dan kesehatan anak ini dalam eksekusinya justru berakhir menimbulkan risiko serius bagi keselamatan anak. Menurut IDAI, ribuan kasus keracunan yang belakangan terjadi ini semestinya sudah menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan total. 

"Bagi kami, jangankan ribuan, seorang anak saja yang mengalami keracunan merupakan bencana besar karena mereka adalah masa depan bangsa yang harus dijaga keselamatan dan kesehatannya," kata IDAI. 

IDAI menegaskan lima hal yang wajib pemerintah lakukan dalam menjalankan program makan bergizi gratis ini. Pertama, IDAI menekankan bahwa keselamatan anak harus menjadi prioritas. "Anak, balita, dan ibu hamil merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari risiko keracunan makanan."

Kedua, proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan wajib mengikuti standar keamanan pangan (food safety). Ketiga, menu MBG seyogianya disusun oleh ahli gizi anak dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi anak yang mendukung tumbuh kembang optimal. 

Keempat, pemerintah harus memperketat pengawasan dengan mewajibkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya tersertifikasi dan senantiasa dievaluasi secara berkala. Kemudian, terakhir, IDAI menekankan harus ada prosedur pencegahan kasus keracunan. 

IDAI menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan MBG ini benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak, serta tidak ada lagi siswa yang keracunan akibat proses pelaksanaan program yang tidak benar. "Kami menyerukan stop keracunan pada MBG," tulis IDAI. 

Kasus keracunan dalam program MBG belakangan kian menjadi sorotan publik. Sejumlah organisasi sipil mendesak pemerintah menghentikan sementara program ini setelah jumlah korban melonjak dalam dua bulan terakhir. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan, pada Juli terdapat 342 siswa keracunan, meningkat menjadi 2.226 siswa pada Agustus, dan 3.145 siswa pada September.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyebut tiga lembaga, yakni BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki data berbeda perihal jumlah korban. Namun, menurut dia, perbedaannya tidak signifikan. "Angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron. Sama-sama di sekitar angka 5.000,” kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 22 September 2025.