Bagaimana Kericuhan Menodai Penetapan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP?

MUKTAMAR Partai Persatuan Pembangunan atau PPP di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 28 September 2025, berlangsung panas. Pertemuan yang seharusnya digelar dalam tiga hari tersebut, terpaksa ditutup pada Sabtu malam. Ketua Umum PPP terpilih, Muhammad Mardiono, mengklaim ada keadaan darurat yang menyebabkan muktamar harus dihentikan lebih cepat.

“Proses bisa dipercepat dan kami anggap sebagai penyelamatan,” kata Mardiono di lokasi muktamar pada Sabtu malam.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini mengatakan sudah mencurigai pelaksanaan muktamar akan diwarnai kericuhan sehingga ia menghentikan muktamar lebih cepat setelah secara aklamasi ditetapkan sebagai ketua umum.

Muktamar ke-10 PPP mulai memanas saat Mardiono, yang saat itu masih menjabat pelaksana tugas ketua umum, menyampaikan pidato sambutan. Saat berpidato, Mardiono sempat disoraki oleh peserta muktamar. Teriakan yang dilontarkan kepadanya itu bahkan masih berlangsung setelah acara pembukaan selesai, ketika Mardiono mengadakan sesi wawancara dengan awak media. 

Selama Mardiono berpidato, peserta muktamar banyak melontarkan sorakan dan kata-kata yang meminta Mardiono untuk turun. Beberapa waktu sebelum Mardiono menyelesaikan sambutannya, sekitar pukul 17.15 WIB, kader partai meneriakan yel-yel, “Ketua baru, ketua baru.” 

Sejumlah panitia berupaya untuk menenangkan para peserta muktamar. Namun mereka masih riuh melontarkan sorakan-sorakan. Bahkan, teriakan itu masih terdengar saat Mardiono meninggalkan ruangan. 

Dalam pidatonya itu, Mardiono meminta maaf di hadapan kader. Ia menyinggung performa PPP dalam pemilihan umum 2024. Mardiono mengklaim gagalnya partai berlogo Ka’bah ke Senayan tidak semata-mata terjadi karena faktor eksternal. Konflik di tubuh partai yang berdiri sejak 1973 ini, juga menjadi salah satu penyebab.

PPP hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen dari total suara nasional pada pemilu 2024. Angka ini tidak memenuhi parliamentary threshold sebesar 4 persen. Hasil itu sekaligus memastikan PPP gagal lolos ke Senayan untuk pertama kalinya sejak partai ini berdiri pada 1973.

Keributan juga terjadi saat Mardiono menggelar sesi wawancara bersama awak media.  Ketika Mardiono berbicara, kader PPP dari kubu yang berlawanan dengannya pun menyoraki dia. Mereka berteriak, “Perubahan, perubahan!”. Sejumlah kader partai sempat adu mulut dan mendorong satu sama lain. Bahkan ada pula kader yang melempar botol air dan kursi. 

Kelompok kader yang mendukung Mardiono lantas membalas sorakan itu. Situasi semakin ricuh. Petugas keamanan berupaya menenangkan dan melerai para kader yang mulai saling dorong. Anggota partai yang terbelah menjadi dua kubu itu saling menyalahkan satu sama lain.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi sebenarnya sempat meminta peserta muktamar untuk menahan diri dan berperilaku sesuai ajaran agama Islam. “Perbedaan pendapat pasti ada dalam pemilihan ketua umum. Namun, bedanya ada yang mengedepankan kesantunan dan ada yang tidak,” kata dia di lokasi muktamar.

Usai secara aklamasi ditetapkan sebagai ketua umum, Mardiono menduga ada pihak-pihak yang sengaja membuat kegaduhan pada muktamar.  Ia mengklaim 80 persen pemilik suara muktamar telah menyetujui pelaksanaannya dipercepat. "Semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan," kata dia.

Mardiono merupakan petahana dalam pemilihan ketua umum PPP. Dia ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua umum dalam Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas pada September 2022. Mardiono menggantikan Suharso Monoarfa yang dicopot terkait dengan kontroversi pidato soal amplop kiai.

Juru bicara PPP Usman Muhammad Tokan alias Donnie Tokan sebelumnya menyebutkan terdapat tiga nama yang menjadi kandidat pucuk pimpinan partai. Selain nama Mardiono, ada mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan eks duta besar Indonesia untuk Azerbaijan, Husnan Bey Fananie.

Sebelum acara dimulai, Sekretaris Jenderal PPP Muhammad Arwani Thomafi menegaskan Dewan Pimpinan Pusat tidak ada cawe-cawe dalam pemilihan ketua umum. Arwani mengatakan dukungan untuk nama-nama yang digadang masuk dalam bursa calon ketua umum merupakan hak setiap kader.