Anggaran Kemenkes Naik 8 Persen di 2026, Menkes Budi Tunjukkan Rincian Penggunaannya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan soal kenaikan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurutnya, pada 2025, anggaran Kemenkes sebesar Rp105,6 triliun. Sementara pada tahun 2026, anggarannya naik 8 persen menjadi Rp114 triliun.

“Anggaran Kementerian Kesehatan pada 2025 Rp105,6 triliun, yang di anggaran tahun 2026 naik sekitar 8 persen menjadi Rp114 triliun,” kata Budi dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Ini total yang dianggarkan di Kemenkes, kita juga ada anggaran yang kita salurkan melalui APBD itu sekitar Rp14,5 triliun, jadi total di 2026 itu Rp128 triliun,” tambahnya.

Budi menambahkan, anggaran paling besar digunakan untuk iuran BPJS Kesehatan dengan nominal sekitar Rp59 triliun.

“Paling besar untuk pembiayaan BPJS yang besarnya sekitar Rp59 triliun. Yang kedua yang paling besar adalah untuk layanan di rumah sakit-rumah sakit sebesar 30 triliun.”

“Yang ketiga paling besar di layanan primer ini di puskesmas, posyandu, ini sebesar 24 triliun. Setengahnya dianggarkan di Kemenkes, setengahnya lagi ke pemerintah daerah,” tambah Budi.

Dari 70 juta perokok aktif di Indonesia, terdapat 7,4 persen di antaranya ternyata anak-anak dan remaja dengan rentang usia 10 hingga 18 tahun. Kementerian Kesehatan meluncurkan kampanye gerakan berhenti merokok untuk Indonesia yang lebih sehat.

Lebih rinci, Budi menunjukkan data terkait pemanfaatan anggaran bidang kesehatan tahun 2026 sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebesar Rp9,7 T, mencakup:

1. Peningkatan RS Kelas D Menjadi Kelas C yang berkualitas pada 10 lokus baru dan 10 lokus penyelesaian MYC 2025.

2. Pengentasan tuberkulosis (TB), target penemuan kasus: 889.200 orang.

3. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), target PKG: 130,3 juta orang.

Pemberian Bantuan luran BPJS kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja (PBPU-BP) sebesar Rp59 T, mencakup:

1. Target PBI: 96.8 juta orang.

2. Target PBPU-BP: 2.5 juta orang.

Dukungan pelayanan di faskes sebesar Rp32,9 T, mencakup:

1. Layanan di 38 RS Pemerintah Pusat.

2. Bantuan alat kesehatan untuk Puskesmas. Pustu, RS Daerah, dan Labkesmas.

3. Penyediaan vaksin untuk ±2 juta anak.

Penyediaan Tenaga Kesehatan sebesar Rp2,5 T, mencakup:

1. Pendidikan Calon Tenaga Kesehatan di Poltekkes: 129.780 mahasiswa.

2. Beasiswa Tenaga Kesehatan: 5.588 orang.

3. Internship Dokter 12.000 orang. Dokter Gigi 3.000 orang.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp12,7 T untuk 508 Kab/Kota (termasuk 10.224 Puskesmas), mencakup:

1. Pelaksanaan Imunisasi.

2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil & Balita Bermasalah Gizi.

4. Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Dasar di Puskesmas.

5. Obat Gizi bagi Ibu Hamil.

6. Tunjangan khusus Dokter Spesialis di DTPK.

Foto Pilihan