Alasan Pemerintah Tetap Lanjutkan MBG meski Banyak Kasus Keracunan

KEPALA Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap alasan pemerintah berkukuh melanjutkan proyek makan bergizi gratis. Desakan penghentian program MBG semakin masif disuarakan belakangan ini setelah kasus keracunan meningkat.

Menurut Dadan, MBG ditujukan untuk anak-anak yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi. Dadan menekankan intervensi oleh pemerintah itu dilakukan melalui pemberian konsumsi menu makanan bergizi. “Ini banyak ke anak yang sebetulnya membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dengan menu seimbang. Jadi saya kira hak ini harus kami berikan,” ucap Dadan di Gedung MPR/DPR pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Badan Gizi mencatat ada 6.517 orang penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan. Angka ini merupakan data sejak proyek MBG diluncurkan pada Januari 2025 hingga 30 September 2025. Temuan kasus keracunan meningkat pada dua bulan terakhir.

Dadan lantas menegaskan bahwa pemerintah bakal memperbaiki tata kelola MBG sebaik mungkin. “Sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” ujar Dadan.

Desakan penghentian pelaksanaan MBG salah satunya muncul dari Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). Para ekonom meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG imbas kasus keracunan yang terjadi.

AEI menilai terjadi misalokasi anggaran dan meminta pemerintah mengevaluasi alokasi dana MBG. Khususnya setelah terjadi keracunan massal dari program tersebut. “Intinya kami menekankan itu (MBG) disetop dulu. Dihentikan dulu karena terjadi massive misallocation,” kata salah seorang perwakilan AEI, Lili Yan Ing, di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin, 29 September 2025.

Selain itu, JPPI juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto menghentikan proyek makan bergizi gratis. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut persoalan program prioritas Prabowo itu semakin kompleks, mulai dari masalah teknis, aturan, hingga keamanan pangan.