Wamensos: Pengentasan Kemiskinan Harus Berbasis Data

INFO NASIONAL - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya data sebagai landasan utama pengentasan kemiskinan. Demikian pernyataannya kepada Wali Kota Palopo serta jajaran Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) saat audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat, 26 September 2025.

"Setiap program harus menggunakan DTSEN. Semua harus berbasis data, data, data,” ucapnya tiga kali untuk menegaskan.

Akurasi data diungkapkan karena pertemuan ini membahas program Sekolah Rakyat, kuota PBI Jaminan Kesehatan, ketersediaan logistik lumbung sosial, hingga Rumah Sejahtera Terpadu (RST).

Wali Kota Palopo Amira Maulidyanti menyampaikan kesiapannya dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan, lahan yang tersedia untuk pembangunan Sekolah Rakyat adalah sekitar 5 hektare.

Menanggapi hal itu, Agus Jabo menekankan bahwa status lahan harus jelas. “Palopo harus punya SR, dan sertifikat tanahnya harus atas nama Pemkot,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto, Agus Jabo melanjutkan, menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan kapasitas masing-masing sekolah 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.

Dia juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan siswa melalui konsep talent mapping. “Siswa Sekolah Rakyat harus berkarakter, terampil, dan beragama. Mereka juga diarahkan untuk menguasai minimal dua bahasa asing sebagai bekal menghadapi tantangan global,” ujarnya.

Agus Jabo menekankan pentingnya pemerataan teknologi agar tidak ada kesenjangan antara siswa kaya dan miskin. “Mulai dari SD hingga SMA, setiap siswa akan diberikan laptop,” kata dia.

Adapun perwakilan LP3ES menyampaikan hasil riset sosial ekonomi yang memperlihatkan tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan struktural di Indonesia. Diskusi pun berkembang ke arah sinergi antara pemerintah dan lembaga riset untuk memastikan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dapat dijalankan lebih efektif.

Menutup pertemuan, Agus Jabo kembali mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengulangi pengalaman masa lalu ketika pemerintah daerah kurang memahami kondisi warganya.

"Jangan sampai pemerintah daerah tidak tahu masalah warganya, seperti kasus di Sukabumi ada warga yang tubuhnya penuh cacing. Kita harus aktif, sinergi, dan berpijak pada data. Itulah fondasi pengentasan kemiskinan,” kata Agus Jabo.

Hadir dalam pertemuan tersebut Walikota Palopo Amira Maulidyanti, Kadinsos Kota Palopo Zul, Pemimpin Redaksi Jurnal PRISMA LP3ES Fajar Nursahid, Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, Wakil Direktur LP3ES Erwan Halil, dan Asscociate LP3SE Arif Wakhidin. (*)