Politikus PDIP Usulkan Kantin Sekolah Jadi Dapur Program MBG

KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengusulkan kantin di sekolah direhabilitasi dan diubah menjadi dapur untuk program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini muncul merespons maraknya kasus keracunan dan kekacauan pelaksanaan MBG yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memikul beban terlalu berat lantaran harus menyediakan sebanyak 3 ribu porsi makanan per harinya.

“Bebannya terlalu berat kalau 3 ribu, diselesaikan saja seribu, atau pemerintah dalam hal ini mengambil posisi yang ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah,” ucap Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 September 2025.

Dapur MBG yang berlokasi langsung di sekolah, kata dia, bisa memproduksi menu makanan yang cakupannya khusus untuk sekolah itu sendiri. “Kantin sekolah direhabilitasi, diperbaiki, kemudian dicek sanitasinya,” ujar Said. “Dan cakupannya hanya di sekolah itu saja. Itu akan lebih luar biasa.”

Ia menerangkan, model pelaksanaan MBG saat ini membatasi keterlibatan para guru. Apabila skema dapur MBG di sekolah yang diusulkan itu diterapkan, Said menilai guru-guru akan lebih proaktif. “Kalau langsung ke sekolahnya, mau tidak mau, moralitas guru yang mewajibkan dia untuk ikut terlibat,” ujar Said.

Said pun menyebut anggaran Badan Gizi Nasional selaku penyelenggara proyek MBG tetap cukup apabila skema pelaksanaannya diubah seperti yang diusulkan.

Hingga akhir September 2025, program makan bergizi gratis telah menyebabkan korban keracunan lebih dari 8 ribu orang. Jumlah korban keracunan makan bergizi gratis terus melonjak sejak proyek itu pertama kali diluncurkan Januari 2025. Hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 27 September 2025, tercatat total korban keracunan MBG mencapai 8.649 anak. Angkanya bertambah sebanyak 3.289 orang hanya dalam dua pekan terakhir.

Sementara itu, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas penanggulangan kejadian luar biasa keracunan MBG. Rapat ini digelar di Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Ahad, 28 September 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat tersebut memaparkan ada enam poin perbaikan yang disepakati. Pertama, pemerintah akan menutup SPPG yang bermasalah. Kedua, pemerintah akan mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.

Ketiga, SPPG diwajibkan untuk mensterilisasi seluruh alat makan dan memperbaiki proses sanitasi. Keempat, semua kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan program MBG aktif terlibat dalam mengawasi program ini.

Kelima, Zulhas mengatakan pemerintah akan mewajibkan semua dapur MBG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS). Terakhir, pemerintah bakal memberdayakan kesehatan masyarakat (puskesmas) dan unit kesehatan sekolah (UKS) ikut memantau SPPG secara rutin.

Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini