INFO NASIONAL - Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat menanggapi tuntutan massa yang meminta pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Aksi damai ini digelar Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) bertepatan dengan Hari Tani Nasional, Rabu, 24 September 2025.
"Sesuai arahan gubernur, memutuskan untuk segera membuat tim sesuai dengan harapan yang telah disampaikan masyarakat," ujar Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela usai berdialog dengan peserta aksi.
Jihan juga menjelaskan bahwa keanggotaan dari tim tersebut akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta stakeholder terkait, termasuk perwakilan masyarakat, petani, dan buruh. "Kami akan kerjakan secepatnya tentu dengan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri," jelasnya.
Jihan berharap tim ini menjadi langkah konkret untuk mewujudkan keadilan agraria. “Kami ingin mengawal apa yang menjadi harapan masyarakat, terutama meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela berdialog dengan Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), bertepatan dengan Peringatan Hari Tani Nasional, di Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu, 24 September 2025. Dok. Pemprov Lampung
Aksi damai itu diapresiasi oleh Indra Gunawan, perwakilan Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia–Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN). “Respon dari pemerintah provinsi cukup kami apresiasi hari ini karena tidak perlu berlama-lama, hari ini kami diterima dengan baik,” ucapnya.
Ia meminta Pemprov lebih aktif mendorong penyelesaian konflik yang bergejolak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Agar ke depan tidak ada konflik agraria lagi," kata dia.
Sebelumnya, dalam pertemuan di Ruang Abung Balai Keratun, Korlap Aksi sekaligus Ketua PPRL, Yohanes Joko Purwanto, menegaskan pembentukan tim harus segera diwujudkan. “Petani sudah berjuang bertahun-tahun. Kami butuh tim lintas sektor yang mampu menyelesaikan konflik tanpa birokrasi berbelit,” katanya.
Ia juga mengingatkan Pemprov agar mencegah potensi kekerasan terhadap petani, sebagaimana masih terjadi di sejumlah daerah lain.
Hal senada disampaikan Suyatno, Korlap Forum Masyarakat Register (Formaster) Lampung Selatan. Menurutnya, tim fasilitasi diharapkan membuka jalur komunikasi yang kondusif dalam meredam dan menyelesaikan konflik agraria di daerah. (*)