KOALISI Suara Ibu Indonesia akan menggelar aksi keprihatinan atas kasus keracunan massal di proyek makan bergizi gratis atau MBG. Koalisi yang beranggotakan aktivis perempuan, pegiat sosial, hingga akademisi itu mengundang ibu-ibu berkumpul membawa panci di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada hari ini pukul 16.00 WIB.
"Hari ini kami para ibu di Yogyakarta, memukul-mukul panci yang biasa kami gunakan untuk memasak makanan sehat tanpa racun bagi anak-anak kami," dikutip dari keterangan tertulis koalisi Suara Ibu Indonesia pada Jumat, 26 September 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Koalisi itu berharap bunyi nyaring dari dentangan panci bisa mengusik Badan Gizi Nasional hingga Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menghentikan jatuhnya ribuan korban keracunan MBG. Tuntutan utama dalam aksi itu adalah meminta pemerintah menyetop MBG yang dinilai sentralistik.
Koalisi itu menyesalkan pernyataan pemerintah yang bersikeras melanjutkan proyek MBG kendati kasus keracunan di Bandung Barat ditetapkan berstatus kejadian luar biasa. Pemerintah mengatakan bakal mengevaluasi dengan terus menjalankan program prioritas Prabowo itu.
Aktivis perempuan yang bergabung dalam koalisi Suara Ibu Indonesia, Kalis Mardiasih, mengatakan keputusan pemerintah mengevaluasi sambil berjalan berarti menempatkan risiko keselamatan pada anak-anak di Indonesia. "Kami tidak bisa menoleransi nyawa masa depan bangsa yang dijadikan proyek percobaan negara," ujar Kalis saat dihubungi pada Jumat.
Penulis buku 'Muslimah yang Diperdebatkan' itu berujar, program MBG hanya boleh berjalan jika desain tata kelolanya tidak sentralistik dan militeristik. Ia menyoroti keberadaan aparat militer dalam struktur maupun operasionalisasi MBG.
Selain melakukan evaluasi, ia mendesak pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan MBG ke komunitas dan daerah. MBG, kata Kalis, juga harus diintegrasikan dengan program-program pemenuhan gizi anak lainnya yang telah berjalan.
Adapun massa dari koalisi Suara Ibu Indonesia menuntut lima hal, yaitu:
1. Hentikan program MBG yang sentralistik dan militeristik
2. Menuntut pertanggungjawaban presiden, Badan Gizi Nasional, dan SPPG yang menyebabkan ribuan keracunan anak-anak sepanjang Januari-September 2025.
3. BGN membentuk tim pencari fakta mengusut kasus keracunan massal ini, menuntut transparansi pengungkapan kasus (sesuai mandat UU Kesehatan), dan memberikan hak pemulihan kepada korban.
4. Pemerintah mengusut praktik pemburu rente dan korupsi dalam program MBG yang dibiayai negara.
5. Mengembalikan peran pemenuhan gizi anak ke komunitas dan daerah.
Sejak program MBG digulirkan pada Januari 2025 hingga September ini, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, hingga Kementerian Kesehatan mencatat korban keracunan MBG berada di kisaran 5 ribu orang. Adapun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat korban keracunan MBG per 21 September 2025 mencapai 6.452 kasus.
Angka itu dipastikan bertambah karena kasus keracunan MBG masih terjadi di berbagai daerah hingga saat ini. Misalnya, kasus keracunan MBG di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat di akhir September ini.
Selanjutnya, sebanyak 364 anak menjadi korban keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, baru-baru ini. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sampai menetapkan kejadian luar biasa (KLB) terhadap keracunan MBG di daerahnya.
Akibat kasus keracunan massal itu, belakangan muncul desakan agar program makan bergizi gratis ini dihentikan sementara. Desakan datang dari Koalisi Masyarakat Sipil, di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan berbagai pihak lainnya.