KEMENTERIAN Kesehatan mengimbau penerima manfaat program makan bergizi gratis untuk mempelajari ciri-ciri makanan yang masih layak konsumsi dan tidak. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menilai pengetahuan ini penting dimiliki penerima manfaat guna mencegah keracunan MBG kembali terjadi.
"Jadi kalau anak-anak atau ibu, atau apapun sasaran dari Badan Gizi Nasional, pastikan dulu edukasinya mengenali masakan yang masih sehat, dan masih layak makan," kata Aji melalui sambungan telepon pada Kamis, 25 September 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Program makan bergizi gratis ini dirancang untuk mengintervensi gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Dalam perjalanannya, program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini menuai banyak kritik lantaran menyebabkan lebih dari 5.000 siswa sekolah dasar hingga menengah atas mengalami keracunan.
Aji menyatakan target zero accident dalam proyek besar semacam ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) saja. Menurut dia, penerima manfaat, khususnya anak-anak, juga harus memiliki pengetahuan tentang mana yang masih bisa dimakan dan mana yang tidak. "Dikenalkan mungkin dari sisi rasa, dari sisi perubahan warna, perubahan bau, itu kan mirip, bisa kelihatan ya," tuturnya.
Selain itu, Kementerian Kesehatan mengimbau pihak sekolah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, memastikan anak-anak mencuci tangan sebelum makan, serta memeriksa menu makanan yang disajikan hari itu dalam kondisi layak atau tidak.
Kemudian dari sisi dapur, Kementerian Kesehatan meminta seluruh pengelola SPPG mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. "Harus sudah punya sertifikat, layak untuk sanitasi, dan petugas-petugas itu kapasitasnya ditingkatkan, bagaimana mengolah, mengemas, mengirim makanan," kata Aji.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional menduga gejala keracunan yang dialami siswa usai makan bergizi gratis disebabkan oleh dua hal, yakni alergi dan keracunan. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan antara lain dengan membentuk tim investigasi kasus keracunan MBG, menghentikan sementara setiap dapur yang bermasalah, dan memperpendek jangkauan pemantauan.
BGN, kata dia, juga akan membuka kantor di setiap kabupaten dan kota guna memperpendek jarak pemantauan. Kantor ini ditargetkan akan beroperasi mulai 2026. Adapun saat ini pengawasan masih dilakukan terpusat oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. "Kami setiap hari berkomunikasi langsung dengan SPPG," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 22 September 2025.