DPR Minta Aparat Investigasi Kasus Keracunan di Program Makan Bergizi Gratis

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada aparat penegak hukum untuk menginvestigasi rentetan kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek makan bergizi gratis atau MBG. Menurut dia, investigasi lapangan itu diperlukan untuk memilah penyebab terjadinya kasus.

"Mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin sengaja," kata dia di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 25 September 2025.

Dia belum mengetahui apakah pimpinan legislatif akan beraudiensi dengan Badan Gizi Nasional untuk membicarakan kasus siswa keracunan menu makanan dari program prioritas Presiden Prabowo ini. Dasco berujar pengawasan dilakukan oleh Komisi IX yang mengikuti perkembangan di lapangan. "Tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk perbaikan MBG," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Dasco mendorong Badan Gizi untuk menyikapi kasus keracunan makan bergizi gratis ini dengan serius. Dia juga mempersilakan internal BGN untuk segera mengevaluasi program tersebut. "Sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik," ujarnya.

Sejak mulai digulirkan, kasus keracunan yang diduga bersumber dari menu MBG tercatat di sejumlah daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut sudah ada 5.360 anak dan warga terdampak. Tiga lembaga pemerintah—Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM—memiliki data berbeda, tapi jumlah total korban tetap berada di kisaran 5 ribu orang. Per 21 September 2025, total ada 6.452 kasus keracunan menu MBG.

Salah satu kasus paling besar terjadi akhir-akhir ini di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dengan 364 korban. Pemerintah setempat bahkan menetapkannya sebagai keadian luar biasa (KLB).

Akibat kasus keracunan massal itu, belakangan muncul desakan agar program makan bergizi gratis ini dihentikan sementara. Desakan datang dari Koalisi Masyarakat Sipil, di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan berbagai pihak lainnya.

"Presiden butuh berapa ribu lagi korban. Atau Presiden masih menunggu korban nyawa sehingga program MBG itu dihentikan," kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji dalam jumpa pers hasil pemantauan Koalisi Pemantau MBG di kantor ICW, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025.