17 hours ago
3
SERIKAT Pekerja Kampus mengkritik keputusan ribuan perguruan tinggi yang mendeklarasikan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ketua Serikat Pekerja Kampus Dhia Al Uyun mengatakan sebanyak 4.014 perguruan tinggi negeri dan swasta yang mendeklarasikan menunjukkan sikap latah atau ikut-ikutan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Sikap ini jelas membuktikan kelatahan kampus untuk kepentingan penguasa atau menjadi stempel bagi kekuasaan yang anti-rakyat," kata Dhia Al Uyun dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 16 Agustus 2025.
Deklarasi dukungan itu disampaikan oleh kampus yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Mereka berkomitmen untuk ikut menyukseskan program unggulan Prabowo, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa, cek kesehatan gratis, program 3 juta rumah di 40 ribu desa, dan lainnya.
Menurut Uyun, seharusnya kampus berfokus menjadi tempat menghasilkan ilmu pengetahuan, bukan justru beralih mengamankan kepentingan pemerintah. Ia mengecam sikap perguruan tinggi dan menuntut adanya pembenahan.
"Kampus harus menjadi alat kontrol kekuasaan, bukan dijadikan alat legitimasi. Oleh karenanya, kampus harus menjaga jarak dan berposisi kritis terhadap kekuasaan," kata dia. Serikat Pekerja Kampus menyerukan kepada Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia untuk menyadari fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang sepatutnya kritis pada kebijakan pemerintah.
Uyun mengatakan, para mahasiswa dan sivitas akademika lain harus turut serta menolak upaya normalisasi menjilat kekuasaan serta mewaspadai penjinakan terstruktur terhadap kampus. Uyun menganalisis, terdapat celah dalam aturan pemilihan rektor yang bisa menjadi alat politik balas budi.
Ia menyebut dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, diatur bahwa pemilihan rektor dilakukan dengan ketentuan menteri memiliki 35 persen hak suara dari total pemilih yang hadir.
Menurut Uyun besaran persentase itu menjadi cara pemerintah menebar jaring piutang ke pemimpin kampus. "Jadi suara menteri yang mewakili kepentingan kekuasaan, dibarter dengan 'kepatuhan'."
Cara menjinakkan kampus yang kedua, kata Uyun, adalah dengan tawaran kepada sivitas akademika untuk menduduki kursi jabatan strategis di kementerian hingga Badan Usaha Milik Negara hingga Badan Usaha Milik Daerah. Hal itu kemudian merembet pada pewajaran rangkap jabatan. Ia menilai kekuasaan bisa membunuh akal sehat para intelektual kampus.
"Jadi tidak mengherankan jika hampir setiap program pemerintah yang bahkan tidak masuk akal, selalu menggunakan kampus sebagai stempel dan legitimasinya. Mereka bahkan menjadi semacam 'wastafel kekuasaan' yang ditugaskan untuk mencuci dan mengaburkan dosa-dosa yang diproduksi kekuasaan." katanya kemudian.
Sebelumnya, deklarasi dukungan 4.014 perguruan tinggi untuk program Prabowo dilakukan seusai Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Pernyataan itu ditandatangani dan dibacakan oleh Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok, dengan disaksikan oleh 217 rektor dari perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa di antaranya ialah Ketua Forum Rektor Indonesia Nurhasan, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri, Rektor Universitas Nusa Cendana Maxs. U.E. Sanam, Rektor Universitas Palangka Raya Salampak.
"Deklarasi ini dilandasi oleh semangat gotong-royong, tanggung jawab akademik, dan moral kebangsaan," kata Eduart membacakan deklarasi, sebagaimana dikutip Antara pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi pemerintah dengan para guru besar, ilmuwan, dan pemangku kepentingan pendidikan. Ia menyebutkan siap berkolaborasi untuk menentukan arah bangsa ke depan.
"Mari kita terus berkolaborasi sehingga kita memiliki peta jalan riset pemberdayaan masyarakat atau riset berdampak," ucapnya.
Presiden Prabowo setidaknya memiliki 11 program prioritas dalam kepemimpinannya hingga lima tahun ke depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 11 program prioritas tersebut menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat besar, yakni sebanyak Rp 446,24 triliun.
Program prioritas Prabowo ini memang rata-rata menelan dana jumbo. Makan bergizi gratis, misalnya, membutuhkan anggaran paling sedikit sebesar Rp 121 triliun. Lalu program 3 juta rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 41,88 triliun dan Koperasi Desa Merah Putih sebanyak Rp 200 triliun.
Selain itu, sekolah rakyat membutuhkan dana sebesar Rp 11,6 triliun, Sekolah Unggul Garuda Rp 2 triliun, dan program cek kesehatan gratis sebanyak Rp 3,4 triliun.
