17 hours ago
1
Seratusan massa dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR-MPR di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (27/3/2025).(Susanto/MI)
SERIKAT Pekerja Kampus (SPK) menyoroti 4.014 perguruan tinggi negeri dan swasta, yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia mendeklarasikan dukungan serta menyatakan siap membantu menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ketua SPK Dia Al Uyun mengungkapkan sikap tersebut mengingatkan agar kampus tidak dijadikan alat untuk kepentingan penguasa atau menjadi stempel bagi kekuasaan yang antirakyat.
"Penundukan kampus ini membuat pembiaran kekerasan, premanisme, arogansi dan keserakahan merajalela. Alih-alih menjadi mesin produksi pengetahuan bagi kepentingan rakyat banyak, kampus justru menjadi pengaman kepentingan kuasa, membiarkan kan pekerja-pekerjanya menjadi obyek eksploitasi kapitalisme pendidikan. Manifesto SPK mengecam pembiaran kampus untuk kepentingan kekuasaan," kata Dia melalui keterangannya, Sabtu (16/8).
Dia mengatakan tangan kekuasaan di kampus bukanlah hal tabu. Kekuasaan menebar jaring utang piutang politik di kampus melalui proses pemilihan rektor. Kekuasaan menyandera rektor dengan presentase suara 35% yang mereka miliki. Hal ini didesain dengan sempurna dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, yang menyebutkan bahwa pemilihan dilakukan dengan ketentuan Menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih yang hadir.
"Jadi suara Menteri yang mewakili kepentingan kekuasaan, dibarter dengan “kepatuhan"," katanya.
Dia mengatakan kekuasaan menggoda sivitas akademika untuk merapat pada kekuasaaan dengan cara menawarkan jabatan-jabatan menggiurkan. Sebut saja pos jabatan di kementerian, staf ahli, hingga pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Millik Daerah (BUMD) yang dibungkus dengan normalisasi rangkap jabatan.
"Kekuasaan membunuh akal sehat para intelektual kampus dengan uang, pragmatisme dan menumbuhkembangkan premanisme di lingkungan pendidikan untuk mendapat posisi strategis dalam lingkar kekuasaan," katanya.
Maka dari itu, Dia mengatakan SPK mengajak Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia untuk sadar akan fungsinya menyelamatkan akal sehat dan kritis pada kebijakan serta menghentikan fungsinya dalam stempel kekuasaan. Ia juga meminta kampus tidak boleh dikooptasi dan diperalat kekuasaan.
"Kampus harus menjadi alat kontrol kekuasaan, bukan dijadikan alat legitimasi. Oleh karenanya, kampus harus menjaga jarak dan berposisi kritis terhadap kekuasaan!" katanya.(H-4)
