Seleksi Pejabat Kementerian Haji Libatkan Intel Kejaksaan Agung

WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan ada lebih dari 400 profil yang akan diseleksi untuk menjadi pejabat maupun pegawai Kementerian Haji dan Umrah. Ratusan nama itu merupakan pejabat maupun pegawai dari lintas kementerian yang juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan ibadah haji, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.

Untuk mendapatkan calon sumber daya manusia terbaik, Dahnil menuturkan pihaknya menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Intilijen dalam proses seleksi itu. “Kejaksaan Agung melalui Jamintel akan melakukan tracking terhadap sekitar 400 nama calon pejabat maupun ASN di Kementerian Haji dan Umrah,” ujar dia di kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, pada Selasa, 30 September 2025.

Dahnil menuturkan, Kejaksaan Agung telah setuju untuk mendukung proses seleksi melalui skrining dan pelacakan terhadap rekam jejak ratusan orang tersebut. Penilaian kelayakan profil ini bertujuan untuk mencegah masuknya orang-orang yang berpotensi mencuri uang negara.

“Karena kami tidak ingin SDM-SDM yang ada di Kementerian Haji nanti justru punya masalah-masalah terkait dengan praktik manipulasi, renten, dan korupsi dalam penyelenggaraan haji sebelumnya,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Menurut dia, kerja sama ini merupakan realisasi dari perintah Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Kementerian Haji bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga salah satu caranya, kata Dahnil, ialah dengan merekrut SDM yang tidak memiliki catatan rasuah.

Dahnil menyampaikan itu dengan didampingi oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani. Mereka sebelumnya melakukan pertemuan tertutup yang menyepakati kerja sama. Namun, kedua lembaga belum meneken ke dalam nota kesepahaman. Dahnil mengatakan ia harus melapor dulu kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, sementara Reda harus melaporkannya kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Dahnil pun menyerahkan target penyelesaian seleksi itu kepada Kejaksaan Agung. “Masalah waktu itu nanti dari Kejaksaan Agung. Datanya kami akan serahkan,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Reda Manthovani berujar bahwa mau tak mau Kejaksaan Agung akan turut membantu seleksi calon pegawai Kementerian Haji dan Umrah. Pasalnya, ia mengacu pada perintah Prabowo yang ingin agar tata kelola haji steril dari KKN.

“Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin mulai dari tracking para pejabatnya, dengan sistem kami yang ada dan network agar bisa dideteksi dini,” kata Reda. “Kira-kira yang bisa masuk ke Kementerian Haji ini dengan persyaratan-persyaratan apa saja itu akan kami upayakan,” ujar dia.