WAKIL Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bertemu dengan sejumlah kelompok tani yang berunjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional pada Rabu 24 September 2025. Pertemuan itu digelar di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
Seusai pertemuan, Juri mengatakan aspirasi kelompok tani itu berkaitan dengan masalah konflik lahan. Konflik lahan itu terjadi antara lahan milik masyarakat dengan masyarakat lain, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta, dan masyarakat dengan perusahaan BUMN.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Intinya, konflik lahan yang menjadi permukiman atau lahan yang menjadi sumber penghasilan baik pertanian maupun perkebunan," ujar dia di Gedung Kemensetneg, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025.
Juri mengatakan kelompok tani juga menyuarakan ancaman penggusuran yang dilakukan perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Juri berjanji pemerintah akan mengurai satu demi satu masalah yang disampaikan kelompok tani. Namun, mereka membutuhkan waktu karena jumlah tuntutan petani sangat banyak.
"Supaya kami bisa memahami lebih komprehensif apa yang menjadi masalah utama dari kepemilikan lahan ini," ujar dia.
Pemerintah, kata Juri, juga akan mencoba mencari jalan keluar mengenai konflik lahan yang dialami petani. Misalnya, mengkomunikasikan dan mempertemukan para pihak yang sedang berkonflik.
Juri juga berkata akan mencoba melihat tingkat masalahnya. Kemudian mencari jalan keluar dari masalah itu. "Mana yang bisa diambil untuk diselesaikan masalahnya secara cepat, mana yang perlu proses penyelesaian, mana yang mungkin pada akhirnya harus melalui proses yang panjang pengadilan atau lainnya," ujar dia.
Juri menekankan pertemuan dengan para petani hari ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar dan menerima aspirasi masyarakat. Tindakan ini merupakan bagian dari cara komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
"Tentu saja kami akan laporkan hasil ini kepada pak presiden, para menteri yang terkait untuk segera mencari jalan keluarnya," kata dia.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sebelumnya menerima tiga kelompok petani di Gedung Kemensetneg, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025. Juri menerima audiensi SPI, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dan Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria (KNARA).
Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan kelompoknya menyampaikan 6 tuntutan. Salah satunya, meminta Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan konflik agraria di Indonesia baik yang dialami anggota SPI atau petani lain. SPI juga meminta Prabowo menghentikan kekerasan dan intimidasi yang dialami petani.
Henry mengatakan Juri berjanji akan melakukan pertemuan kembali untuk menyampaikan proses kasus-kasus konflik agraria. Henry berharap sejumlah tuntutan itu bisa dibahas lengkap sebelum pemerintahan genap satu tahun.