14 hours ago
3
ANGGOTA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai pola kenaikan pajak untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD cenderung menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan itu meminta pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan inovasi dan efisiensi anggaran, ketimbang hanya mengandalkan kenaikan pajak.
Menurut Deddy, kenaikan tarif pajak itu merupakan langkah instan tapi berisiko tinggi. “Meningkatkan PAD dengan cara yang paling gampang menaikkan pajak, saya kira akan menimbulkan persoalan di banyak daerah, bukan hanya di Pati. Banyak daerah lain yang juga mencoba mendongkrak pendapatan asli daerahnya dengan menaikan pajak,” kata Deddy dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 16 Agustus 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Salah satu daerah yang tengah menjadi sorotan terkait dengan polemik pajak ialah Pati, Jawa Tengah. Bupati Pati Sudewo sempat menyatakan akan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Rencana kenaikan pajak di Jawa Tengah tidak hanya terjadi di Pati. Di Semarang, misalnya, tarif PBB-P2 naik sebesar 400 persen. Lalu di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, PBB naik 300 persen. Sementara di Jombang, Jawa Timur, dan Cirebon, Jawa Barat bahkan tembus 1.000 persen.
Deddy Sitorus menduga kebijakan menaikkan pajak daerah itu dipicu oleh efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Efisiensi itu, menurut dia, berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah. Dalam situasi seperti ini, Deddy menyebut efisiensi belanja daerah perlu dilakukan. “Mau tidak mau, belanja yang bersifat tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional itu harus dipangkas,” kata dia.
Lebih jauh, Deddy mengingatkan penetapan tarif pajak daerah semestinya mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Untuk mendapatkan pajak, Deddy mengatakan ekonomi harus bergerak. Ia menyatakan pemerintah tidak bisa menetapkan tarif pajak yang tinggi tanpa ada stimulus lain yang mendukung.
Senada dengan Deddy, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD daerah pemilihan Jawa Tengah, Abdul Kholik, menilai tantangan fiskal semestinya tidak dijadikan alasan untuk membebankan masyarakat. Dia menyatakan secara spesifik ini merespons demonstrasi di Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Rabu lalu, yang dipicu rencana kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
Abdul Kholik meminta pemerintah daerah untuk tidak memperberat beban warga Pati. “Memang ada tantangan fiskal yang sekarang cukup berat buat daerah, tetapi kami berharap tidak kemudian menjadi alasan untuk menaikkan pajak yang kemudian memberatkan masyarakat,” ucap Kholik pada Rabu, 13 Agustus 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rencana kenaikan tarif PBB, dia melanjutkan, seharusnya dilakukan melalui proses dialog dengan masyarakat terlebih dahulu. Diskusi itu juga perlu dilakukan hingga ada titik temu pada angka kenaikan tarif yang bisa diterima oleh warga. “Kenaikannya proporsional, bisa meningkatkan pendapatan daerah, tapi tidak membebankan masyarakat,” ujar Kholik.
