INFO NASIONAL - Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat secara hybrid di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu, 24 September 2025. Rapat membahas evaluasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan yang sudah beroperasi di 100 titik pertama dan 65 titik lainnya yang akan beroperasi September ini.
"Apa yang kita lakukan ini benar sudah, melalui pendidikan itu kan akses social services sebenarnya itu, sudah benar. Rasanya enggak bisa dibantah, kalau Sekolah Rakyat bisa memotong mata rantai kemiskinan," kata Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Nuh.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam evaluasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Nuh menekankan agar tercipta sistem monitoring, pengawasan, dan pengendalian yang baik pada Sekolah Rakyat. "Ini harus kita pastikan berjalan dengan baik," ujarnya.
Sekolah Rakyat sendiri sudah mempunyai Gugus Tugas Pengendalian Operasional. Dalam kerangka pengawasan, gugus tugas ini berfungsi mengawal urgensi dan mitigasi selama pelaksanaan Sekolah Rakyat.
"Tadi itu kan ada tiga kelompok, kelompok yang pertama membangun fisik termasuk nanti rencana ekspansi yang berikutnya lagi, sama operasional sekarang ini, sama pengawasannya. Nah ini dua yang terakhir ini, kalau ini lepas, berat," tuturnya.
Nuh menegaskan, pengawasan pelaksanaan Sekolah Rakyat penting dilakukan, untuk menjamin program sesuai dengan tujuan, tepat sasaran, dan berkualitas. Menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menjadikan Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. "Kita tunjukkan diferensiasi dari Sekolah Rakyat itu, kalau kita bisa mengemas diferensiasi itu, dan bisa membuktikannya diferensiasi itu, luar biasa," kata Nuh.
Selanjutnya, Nuh juga menjelaskan terkait hilirisasi siswa Sekolah Rakyat, untuk memastikan persiapan bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau ingin langsung bekerja setelah lulus.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka mendukung hilirisasi siswa Sekolah Rakyat. "Tapi anak-anak SR itu kan tidak hanya melanjutkan pendidikan. Ada yang ingin kerja, yang kerja ini yang perlu kita pikirkan ke depan, urusan-urusan apa, atau organisasi apa yang bisa menampung mereka itu," tambahnya.
Terakhir, Nuh mengingatkan untuk tidak ada kesalahan dan kecurangan dalam pengadaan barang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat. "Yang berikutnya lagi, saya mohon maaf betul yang terakhir ini, pastikan pengadaan itu tidak ada fault dan tidak ada fraud,” katanya.
Ia mengimbau kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk teliti dan patuh dalam aturan yang berlaku. "Sehingga panjenengan teliti betul, setiap tahap itu compliance dengan aturan-aturan main.” (*)