Kepala BPKH Paparkan Keberhasilan Pengelolaan Dana Haji

Kepala BPKH Fadlul Imansyah(Dok.HO)

KEPALA Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah menegaskan komitmen BPKH untuk membangun ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan secara spiritual dan ekonomi. Ia menjelaskan pengelolaan dana haji bukan hanya soal teknis keuangan, melainkan menyangkut mandat besar yang menyentuh kehidupan jutaan umat.

“Bagi Indonesia, pengelolaan dana haji bukan sekadar tugas finansial. Ini adalah amanah suci yang berdampak besar terhadap perekonomian nasional,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam The 7th International Hajj Fund Forum, yang menjadi bagian dari gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIEXPO Convention Center, Jakarta, Rabu (8/10)

Fadlul memaparkan skala operasional haji Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, dengan kuota jamaah mencapai 221.000 orang. Kondisi ini menjadikan dana haji Indonesia sebagai salah satu yang terbesar secara global dan memerlukan perencanaan logistik yang kompleks.

Lebih dari itu, peran BPKH telah memberikan kontribusi nyata pada sektor keuangan syariah global. “Volume investasi kami berdampak langsung terhadap pengembangan instrumen keuangan syariah internasional. Kami berinvestasi strategis di Arab Saudi bukan hanya untuk imbal hasil, tapi untuk menjamin layanan terbaik bagi jamaah Indonesia,” jelasnya.

Namun, ia mengakui tantangan tetap ada, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap riyal, serta perubahan regulasi cepat yang dipengaruhi visi Saudi 2030. “Semua ini menuntut manajemen risiko investasi yang kuat,” tambahnya.

Amanat Undang-Undang

Fadlul menjelaskan, pengelolaan dana haji berlandaskan pada empat peran strategis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 yakni investasi untuk memaksimalkan manfaat jamaah haji, meningkatkan kualitas layanan ibadah melalui imbal hasil yang disalurkan sebagai subsidi biaya haji, menjamin efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana, memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan umat Islam melalui proyek sosial dan ekonomi di dalam negeri.

“Semua peran ini diarahkan untuk mengoptimalkan perjalanan finansial jutaan calon jamaah yang mempercayakan tabungan hidup mereka kepada kami,” kata Fadlul.

BPKH mencatat pertumbuhan dana kelolaan yang konsisten. Dari Rp166,54 triliun pada tahun 2022, menjadi Rp171,64 triliun di tahun 2024. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp188,9 triliun. Hingga Agustus 2025, sebesar 75,9% dana atau Rp130,39 triliun dialokasikan untuk investasi yang fokus pada sukuk, reksadana, investasi langsung, dan emas, sementara sisanya Rp41,39 triliun ditempatkan di instrumen likuid seperti deposito dan giro.

 “Strategi ini menjamin dua hal: likuiditas tinggi untuk operasional haji dan imbal hasil optimal melalui instrumen syariah yang aman,” ujar Fadlul. 

Ia juga mencatat pertumbuhan investasi sebesar 1,92% dan lonjakan penempatan dana sebesar 15,59% dalam satu tahun terakhir. BPKH membentuk anak perusahaan BPKH Limited di Arab Saudi. Perusahaan ini bergerak di sektor-sektor penting dalam ekosistem haji, termasuk perhotelan, properti, catering, dan transportasi. 

“Dengan BPKH Limited, kami bisa mengamankan layanan berkualitas langsung untuk jamaah Indonesia sekaligus memaksimalkan manfaat investasi lokal,” tegasnya. (M-3)