14 hours ago
3
JARINGAN Gusdurian mengkritik kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang menaikkan tarif Pajak Bumi Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara masif. Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai kenaikan pajak PBB itu dibuat dengan serampangan.
"Kebijakan itu merugikan masyarakat, maka harus secepatnya dievaluasi," kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 16 Agustus 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Salah satu yang sempat menaikkan tarif PBB-P2 ialah pemerintahan Kabupaten Pati. Ini dilakukan di masa kepemimpinan Bupati Sudewo, yang menaikkan tarif pajak hingga 250 persen.
Kebijakan itu menyulut aksi demonstrasi ribuan warga Pati pada Rabu, 13 Agustus lalu. Mereka menuntut Sudewo untuk mengundurkan diri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati kemudian membentuk panitia khusus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo.
Alissa mengatakan, aksi demonstrasi yang terjadi di Pati seharusnya menjadi alarm bagi kepala daerah lain untuk tidak membuat kebijakan yang semena-mena. Apalagi, ujar dia, kebijakan menaikkan tarif PBB secara signifikan juga terjadi di Cirebon, Jombang, hingga Semarang.
"Dalam sistem demokrasi, seharusnya sebelumnya kebijakan itu diterapkan dibuat kajian yang mendalam melibatkan semua unsur, termasuk masyarakat," ujar putri sulung mantan Presiden Abdurahman Wahid itu.
Dia menilai tanpa pelibatan masyarakat dalam membuat kebijakan, kualitas demokrasi menjadi terancam. Jaringan Gusdurian akan menyoroti secara khusus fenomena itu dalam Temu Nasional yang akan dihadiri 2.000 peserta pada 29 sampai 31 Agustus mendatang di kawasan Jakarta Timur.
Sejumlah peserta yang hadir dalam pertemuan ini terdiri dari komunitas Gusdurian, sahabat dan murid Gus Dur, lembaga, tokoh lintas agama, jejaring masyarakat sipil, hingga para akademikus.
Beberapa tokoh dijadwalkan turut hadir dalam Temu Nasional Jaringan Gusdurian akhir Agustus nanti. Misalnya ialah Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Karlina Supeli, Haidar Nashir, Mahfud MD, Bivitri Susanti, hingga Usman Hamid. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga disebut akan hadir.
Temu Nasional Jaringan Gusdurian akan menyusun rekomendasi yang konkret. Tujuannya untuk memperkuat demokrasi dan keadilan ekologi bagi masyarakat Indonesia.
