5 days ago
3
INFO NASIONAL — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengajak pemerintah daerah (Pemda) di wilayah otonomi khusus (Otsus) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah sebagai langkah strategis mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan imbauan tersebut dalam Seminar ADKASI se-Papua bertema “Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otsus” yang berlangsung secara hybrid dari Hotel Borobudur, Jakarta, 11 Agustus 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kegiatan semacam ini perlu dilakukan guna penguatan keuangan Otsus dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maurits.
Maurits menjelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dirancang untuk memperkuat desentralisasi fiskal demi kesejahteraan rakyat. UU ini diharapkan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif, serta membangun sistem HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Ia menekankan bahwa pemberian Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu strategi penting dalam mencapai tujuan HKPD. TKD sebagai sumber pendapatan Pemda harus disusun secara logis dan sistematis sesuai potensi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah pusat.
Adapun jenis TKD yang disebutkan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Desa, dan Insentif Fiskal.
Dengan optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, Kemendagri berharap pertumbuhan ekonomi di wilayah Otsus dapat dipacu secara signifikan, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.(*)
