Distribusi bansos tak merata, Luhut tegaskan urgensi digitalisasi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan urgensi digitalisasi pada program bantuan sosial (bansos) usai menemukan bahwa penyaluran bansos di Banyuwangi, Jawa Timur, tak terdistribusi dengan merata.

“Saya menemukan fakta menarik; ada warga yang tercatat menerima tiga program sekaligus, sementara ada yang sama sekali tak tersentuh bantuan meski sangat membutuhkan. Inilah mengapa transformasi digital penting dan perlu segera diimplementasikan,” kata Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan di Jakarta, Jumat.

Tinjauannya itu dilakukan di Desa Suko, Kalipuro, Banyuwangi. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani kopi yang tinggal di kawasan hutan, jauh dari kota, dengan akses sinyal terbatas.

Luhut berpendapat desa tersebut merupakan potret nyata sekaligus laboratorium hidup bagi masa depan program sosial Indonesia.

Baca juga: Wamendagri: Pilih Banyuwangi percontohan Digitalisasi Bansos sangat tepat

Ketua DEN mencatat uji coba (pilot project) di Banyuwangi sudah menjangkau 257 ribu pendaftar dengan dukungan 2.000 pendamping lapangan.

Dari 680 ribu kepala keluarga, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bansos.

“Masih banyak ruang perbaikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi yang membutuhkan,” ujar Luhut.

Dia pun mengapresiasi sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam mendukung pilot project ini, dalam konteks ini, Kementerian Sosial dan pemerintah kabupaten. Pasalnya, menurut Luhut, ego sektoral sering menghambat integrasi data.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.