BPOM Minta Dapur MBG Penuhi Standar Pengolahan Makanan

KEPALA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk mematuhi standar pengolahan makanan. Langkah itu mesti diterapkan untuk menghindari terjadinya keracunan menu MBG yang semakin meningkat di berbagai daerah.

“Kami mendorong semua pengelola SPPG untuk menerapkan secara konsisten standar keamanan pangan dalam pengolahan makanan,” kata Taruna lewat keterangan tertulis, pada Kamis, 25 September 2025.

Ia mengatakan lembaganya meninjau SPPG yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, Kota Denpasar, Bali, pada Rabu, 24 September 2025. Hasil kunjungan tersebut, Taruna menilai pelaksanaan sudah cukup baik.

“Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti masih adanya genangan air yang bisa menjadi sumber kontaminasi,” kata dia.

Ia menyebutkan, BPOM telah melatih lebih dari 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dan membimbing lebih dari 40 ribu penjamah makanan di seluruh Indonesia. BPOM melibatkan 900 tenaga ahli mereka yang tersebar di berbagai daerah.

Taruna berharap SPPG di Denpasar memenuhi syarat sehingga dapat menjadi percontohan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menekankan keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga, komitmen SPPG dalam menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten, dan edukasi penerima manfaat terkait higiene sanitasi.

“Kami mendukung penuh program ini karena sangat dibutuhkan oleh negara kita. Jangan sampai kejadian luar biasa seperti keracunan terulang kembali,” katanya.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengakui pemerintah mendengar masukan masyarakat agar program dihentikan sementara. Namun, ia menegaskan program MBG tidak bisa dihentikan total karena merupakan amanat dari kepala negara.