Anggota DPR Kritik Gerakan Donasi Seribu Dedi Mulyadi

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan ulang gerakan berdonasi sebanyak Rp 1.000 per hari. Zulfikar juga meminta agar kepala daerah tidak asal dalam membuat kebijakan.

"Bukan soal Kang Dedi ya, siapa pun gubernur, siapa pun bupati, wali kota tolong dipertimbangkan walaupun itu sifatnya kita suka rela untuk membuat kebijakan atau imbauan," kata dia di kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurut Zulfikar, ada banyak sumber penerimaan daerah yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah setempat. Ia menyebutkan, misalnya, pajak, retribusi, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan lain sebagainya. 

Sehingga Zulfikar mendorong agar sumber-sumber keuangan itu dikelola secara profesional untuk mendongkrak pendapatan daerah. Alih-alih menciptakan gerakan berdonasi yang diinisiasi oleh kepala daerah. 

"Dikelola saja dengan sebaik-baiknya. Maksimalkan saja untuk membiayai urusan pemerintah, karena kita lihat pengelolaan terhadap sumber keuangan yang sudah dibenarkan oleh undang-undang itu pun belum maksimal," ujar politikus Partai Golkar itu. 

Dia kemudian menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengakui banyak penerimaan negara yang bocor. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola penerimaan dan memaksimalkan pendapatannya untuk kepentingan masyarakat. 

Ia yakin hal tersebut bisa lebih dimengerti oleh masyarakat karena itu memang tugas pemerintah. "Karena itulah tidak perlu menambah beban yang lain. Sudah diberikan ruang untuk itu ya, manfaatkan betul apa yang sudah ada," kata Zulfikar. 

Dedi Mulyadi mulai menggagas gerakan berdonasi Rp 1.000 perhari pada 1 Oktober 2025. Politikus Partai Gerindra ini memulainya dengan jalan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 147/PMD.03.04/KESRA. Isinya meminta warga berdonasi sebesar Rp 1.000 per hari.

Dedi Mulyadi menegaskan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) hanya bersifat ajakan kepada warga Jawa Barat untuk saling membantu sesama warga. Uang yang terkumpul dari gerakan berdonasi itu akan digunakan untuk kepentingan biaya pendidikan atau kesehatan warga Jawa Barat. 

"Tidak ada kebijakan (pemaksaan) seperti itu. Yang ada hanyalah ajakan dari Gubernur kepada seluruh jajaran pemerintah, mulai dari rukun tetangga, rukun warga, kepala desa, lurah, camat, bupati, hingga wali kota untuk bersama-sama membangun solidaritas sosial," kata Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 yang dilansir Tempo dari laman resmi Pemprov Jawa Barat, pada Senin, 6 Oktober 2025.